REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -— Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher optimistis penyerapan dana desa dari pemerintah pusat akan mencapai 100 persen. Meskipun saat ini penyerapan dananya hingga pertengahan Nopember 2015 hampir mencapai 80 persen.
'' Pemprov berkomitmen agar terserap semuanya sebelum akhir tahun,'' ujar Aher kepada wartawan usai menghadiri acara Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) di Desa/Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Kamis (19/11).
Saat ini dana desa yang sudah cair di daerah Jabar mencapai sekiar 78 persen.Sehingga kata Aher, sisa dana desa sekitar 20 persen lagi diharapkan bisa terserap menjelang akhir tahun ini. Penyerapan dana desa pemerintah pusat ini menurut dia mendapatkan pengawasan khusus untuk menghindari penyalahgunaan. Terutama, terang Aher, pengawasan dari Allah SWT yang maha mengetahui.
Selain itu, pengawasan dari internal pemerintah melalui Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pengawasan sosial dari masyarakat. Harapannya, pengawasan tersebut dapat meningkatkan profesionalisme aparat dalam pengelolaan dana desa.Selama ini penyerapan anggaran diwarnai kekhawatiran ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola dana desa. Sehingga pemprov menggandeng BPKP dalam pelatihan pengelolaan dana desa. (Baca juga Jargon Baru Pembangunan untuk Desa)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dede Rusdia mengatakan, dana desa dari pusat semuanya berproses langsung ke kabupaten dan desa tanpa melalui provinsi. ‘’ Meskipun begitu, kita tetap mengawasi dan monitoring,’’ ujarnya.
Dari laporan yang masuk, ungkap Dede, ada kabupaten/kota yang sudah 100 persen penyerpannya. Namun, ada juga yang masih kurang. Namun bila dirata-ratakan penyerapan di Jabar sekitar 70 persen. Targetnya lanjut Dede, penyerapan dana desa di akhir tahun bisa tuntas semuanya hingga 100 persen.
"Hadirnya BPKP di Sukabumi misalnya dalam upaya peningkatan penyerapan pada 2016 mendatang,’’ ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika