REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengapresiasi keputusan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang enggan melaporkan Setya Novanto ke jalur hukum terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dalam masalah perpanjangan kontrak Freeport.
"Itu langkah negarawan. Diakhir masa baktinya, ia hendak menunjukan sikap bijaksana, ia tidak ingin memperkeruh kasus ini," ujarnya sambil mengacukan dua jempol untuk Luhut, saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (19/11).
Yorrys menilai langkah Luhut yang tak ingin melaporkan Setnov pada meja hijau bukan untuk melindungi Setnov. Meski berdiri dan besar dari partai yang sama, Yorrys menilai sikap Luhut tepat agar tak makin keruh.
Namun, secara pribadi Yorrys ingin masalah ini cepat selesai. Secara personal ia mengaku sudah bertemu dengan Setya Novanto sejak kasus ini bergulir.
(Baca: Sudirman Said Lapor ke MKD DPR, Luhut: Bukan Perintah Jokowi)
Secara informal, Yorrys mengatakan ini bukan hal yang mudah buat Setnov. Tetapi Yorrys tidak menyampaikan apa saja yang dibahas antara dirinya dengan Setya Novanto.
Ia mengatakan baiknya segala penyelidikan yang dilakukan oleh MKD terbuka dan transparan. Tak hanya melalui jalur MKD. Yorrys sendiri mendukung keinginan Wapres, Jusuf Kalla untuk mengusut kasus ini hingga meja hijau.
"Saya pikir sih lebih baik dua jalur penyelesaian dilakukan. Baik oleh MKD juga melalui jalur hukum. Jika masalah ini hanya diselesaikan secara politis maka ini tidak akan clear," jelasnya.
Kedatangan Yorrys menghadap Luhut siang ini diakui Yorrys untuk membahas kelanjutan rencana rekonsiliasi partai Golkar. Yorrys mengaku dipanggil langsung oleh Luhut untuk membahas hal ini.
Terkait kasus Setya Novanto, Yorrys sendiri mengaku tak begitu mempengaruhi rencana rekonsiliasi. Ia mengatakan tim tetap fokus untuk menyatukan Golkar.
"Ini kan tinggal menyamakan persepsi empat orang. Ical, Agung, pak JK dan pak Luhut. Soal Setnov gak berpengaruh lah pada rekonsiliasi," katanya.
(Baca juga: Luhut Sebut Sudah Kantongi Dalang Kasus Freeport)
Ikuti Whatsapp Channel Republika