REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan seluruh pegawai negeri sipil Pemprov Jabar harus netral pada saat proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.

"Ini juga sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo. Para PNS harus memegang teguh netralitas," ujar Aher usai pembukaan Rakor Persiapan Pilkada Serentak Jawa Barat, di Bandung, Rabu (18/11).

Menurut dia, kesuksesan Pilkada Serentak Jawa Barat salah satunya dapat dilihat apabila tidak ada keterlibatan dari para abdi negara terutama dalam kegiatan kampanye. Ia mengatakan PNS dianggap telah melakukan suatu pelanggaran jika terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai tim sukses dari sebuah pasangan calon.

Walaupun harus netral, kata Aher menjelaskan bahwa PNS tetap seorang sipil yang boleh menggunakan subjektivitas melalui hak untuk memilih atau memberikan suaranya. Dalam prosesnya, lanjutnya, PNS tidak boleh berpihak. Jika ditemukan PNS tak netral, ia siap memberikan sanksi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

Ia mengatakan sanksi diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran mulai dari teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan. "Sanksinya sangat beragam dan disesuaikan dengan kadar pelanggarannya," kata Aher.

Ikuti Whatsapp Channel Republika