REPUBLIKA.CO.ID, MALINAU -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, desa tertinggal dan terpencil membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kesenjangan. Kondisi pembangunan perbatasan saat ini masih sangat jauh dari kesejahteraan.
"Pemerintah akan melakukan intervensi kepada daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," katanya dalam seminar 'Membangun Indonesia dari Pinggiran' di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa, (17/11).
Menurut Marwan, mulai dari permukaan jalan desa di kawasan perbatasan, rasio elektrifikasi di desa-desa perbatasan, hingga banyaknya desa di perbatasan yang masih belum memiliki akses air bersih. Persentase jalan desa dengan jenis permukaan jalan terluas yang belum teraspal mencapai 56,71persen, rasio elektrifikasi desa-desa di kawasan perbatasan hanya 86,37persen jauh dari elektrifikasi nasional.
Sementara itu, dari 1.730 Desa di wilayah perbatasan, setidaknya 26 persen desa masih belum terjangkau sinyal telepon dan 33 persen masih memiliki kondisi sinyal yang lemah. Fakta demikian mengharuskan adanya upaya dan strategi yang visioner dan tepat dalam percepatan pembangunan daerah-daerah pinggiran salah satunya di kawasan perbatasan.
Karena itu, kata dia, pembangunan kawasan perbatasan mesti fokus pada isu pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga antar negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah atau desa perbatasan.
"Perbatasan negara harus benar-benar kita jadikan beranda dan wilayah terdepan dari NKRI, jangan sampai kita kalah dengan negara tetangga dalam merawat wilayah perbatasan," kata politikus PKB tersebut.
Marwan juga tak ketinggalan memuji kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal, yang telah terentaskan dan merupakan daerah yang berada di kawasan perbatasan. "Sebagai salah satu daerah yang berada di kawasan perbatasan, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang harus diprioritaskan pembangunannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika