REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said tentang pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kontrak perpanjangan Freeport oleh anggota dewan dinilai tidak layak dilontarkan ke publik. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan Menteri ESDM melontarkan pernyataan sembarangan.

"Tidak selayaknya setingkat menteri menjadikan isu dan rumor sebagai konsumsi publik," ujar Fahri di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

(Baca: Oknum Anggota DPR Minta Saham Proyek Listrik)

Ia mempertanyakan mekanisme apa yang membuat Sudirman Said mengatakan bahwa ada pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Padahal, menurutnya perubahan saham pada sebuah perusahan tidak mudah, terlebih lagi Freeport merupkan perusahan yang berasal di Amerika.

"Kalau ada saham yang aneh, mereka akan bertanya. Sehingga teknisnya bagaimana?" kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

(Baca: Setya Novanto Temui JK, Bahas Freeport?)

Menurutnya, bisa saja pernyataan tersebut hanya berupa rumor yang didengar. Rumor yang hanya berasal dari obrolan beberapa orang yang seharusnya tidak perlu dibuka ke publik. Fahri menilai jika menkanisme yang dilakukan Sudirman Said begitu sembarangan.

Ia meminta agar Menteri ESDM fokus pada pekerjaan yang diamantakan kepadanya, bukan malah membahas masalah yang tidak perlu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika