REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) makin marak terjadi. Pejabat Daerah pun mengakui adanya persekongkolan untuk menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pribadi.
Bupati Tanjung Barat, Usman Ermulana mengatakan, dana Bansos kerap digunakan untuk kepentingan seorang pejabat daerah dibagikan kepada para pendukungnya di daerah. "Memang ada persekongkolan untuk menghabiskan uang rakyat," kata Usman dalam diskusi Polemik Bansos di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Ia mengakui persekongkolan tersebut bukan hanya antara pejabat daerah seperti gubernur, bupati ataupun wali kota. Namun, lanjut dia, juga bersama lembaga legislatif, yakni DPR.
"Hal itu dilakukan oleh seorang pejabat daerah ketika mendekati Pilkada. Si pejabat daerah ini ingin memelihara suara untuk kembali menjabat lagi di periode kedua," kata Usman.
Dana yang dimainkan para pejabat daerah ini bukan saja Bansos, tapi bisa dalam bentuk proyek yang bernilai Rp 10 juta dengan dimark up jadi Rp 15 juta. Menurut dia, persekongkolan dana Bansos juga menjadi resiko seorang pejabat.
"Tapi balik lagi bagaimana niat si pejabat ini, apakah ingin menyejahterakan rakyat atau merampas hak rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
