REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik.

Hal ini karena, menurut Iskan, kasus Freeport lebih mengarah pada persoalan kedaulatan sumber daya alam nasional yang terabaikan.

Pernyataan Iskan tersebut juga berkaitan dengan mencuatnya isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport yang sempat diutarakan oleh Sudirman Said.

"Tindakan melempar isu pencatutan ini memang terkesan sedang mengalihkan isu freeport ke ranah politik. Padahal yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana membuat hak rakyat pada kedaulatan sumberdaya alam tidak terabaikan," ujar Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurutnya, sesuai standar internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya, sudah sepatutnya menyerahkan pengelolaannya pada negara.

"Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya. Di mana kedaulatan Negara," kata Iskan.

Ia berharap Sudirman Said tidak menciptakan kegaduhan baru dengan mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Terlebih, pernyataannya yang menyebut ada tokoh pencatut nama Presiden dalam kasus Freeport, belum memiliki bukti kuat.

"Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika