REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, DPR akan terus berupaya meningkatkan jumlah dana desa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di daerah.
"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang," kata Fahri saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (13/11).
Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan, kata dia, bisa memulai pembangunannya sendiri dengan sistem pendanaan ini. "Dari dan oleh masyarakat sendiri agar terjadi percepatan pembangunan."
Menurut Fahri, anggaran dana desa pada anggaran tahun 2016 menjadi Rp 660 juta per desa setiap tahunnya. Naik dari semula Rp 250 juta. Hal ini sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp 2.095 triliun dari Rp 2.039 triliun pada tahun sebelumnya.
Namun, Fahri masih mengkritik jumlah dana desa tahun anggaran 2016 tersebut. Sebab, jumlah ini masih jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa. "Itu masih kurang 50 persen dari janji presiden pada kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa," kata Fahri. (Baca: Fahri: Dana Desa Masih Jauh dari Janji Jokowi)
Politisi PKS ini berpendapat, idealnya setiap desa di Indonesia harus mendapatkan dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan. "Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair. Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya," kata Fahri.
Jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat, tidak menutup kemungkinan dana desa akan naik hingga Rp 2 miliar per desa per tahun. "Jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus meningkat," kata Fahri.
Lebih lanjut, Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana ini agar produktif membangun desanya sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktifitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan.