Kamis 12 Nov 2015 17:11 WIB

Distribusi Logistik Pilkada Juga Masih Bermasalah

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Presiden Joko Widodo (kiri) bersiap memberikan arahan kepada pemimpin lembaga tinggi negara dalam Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Eco Park Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kiri) bersiap memberikan arahan kepada pemimpin lembaga tinggi negara dalam Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Eco Park Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU mengungkapkan tak hanya 167 daerah yang belum siap anggarannya, distribusi logistik pun masih bermasalah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengaku khawatir distribusi logistik pilkada tidak bisa sampai tepat waktu. Ia pun sangat berharap pemerintah daerah (pemda) ikut memberikan dukungan dengan ikut mendistribusikan logistik pilkada.

"Di beberapa daerah yang sulit dijangkau, kami berharap ada koordinasi gubernur yang intensif," ungkap Husni dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemantapan Pilkada Serentak di Ecopark, Ancol, Kamis (12/11).

KPU mengaku kesulitan mendistribusikan logistik pilkada ke daerah yang secara geografis cukup luas tetapi transportasinya minim. Salah satu contohnya daerah Yahukimo, Papua.

Sehingga ia pun meminta agar Panglima TNI dan Kapolri bisa ikut mengerahkan pasukannya untuk ikut mendistribusikan logistik pilkada.

"Kita butuh alat transportasi," ungkap Husni.

(Baca juga: Ternyata Anggaran 167 Daerah Belum Siap)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement