REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan meminta maaf kepada keluarga korban peristiwa tahun 1965 atau pascaGerakan 30 September yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI).

JK menilai, dalam tragedi tersebut justru pemerintah yang menjadi korbannya. Sebab, sejumlah jenderal terbunuh dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

"Apa pemerintah berbuat waktu itu. Justru orang pemerintah terbunuh. Jenderal itu terbunuh kan. Masa pemerintah meminta maaf padahal jenderalnya terbunuh. Gimana sih," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah tak akan meminta maaf atas terbunuhnya para jenderal dalam peristiwa tersebut. "Ya siapa yang berbuat dulu. Siapa yang minta maaf, siapa yang mesti dimaafin," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan dirinya tak akan meminta maaf pada keluarga korban Gerakan 30 September 1965. 

"Sampai saat ini tidak ada pemikiran mengenai minta maaf," kata Jokowi usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).

Jokowi juga meyakini peristiwa tersebut tak akan kembali terulang di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan agar semua pihak bersikap waspada terhadap ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika