REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu perombakan reshuffle Kabinet Kerja jilid dua kembali menguat. Hal itu terjadi setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan energi dukungan politik baru dari mantan oposisi.

Partai Amanat Nasional (PAN) belum lama ini menyeberang jadi pendukung pemerintah. Terhadap wacana reshuffle jilid dua ini pun, petinggi PAN seperti selalu hadir dan merasa yakin partainya akan diberikan posisi menteri.

Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris menilai wajar dengan gelagat demikian. Sebab, partai berlambang matahari terbit itu telah membuat keputusan penting untuk tak lagi berumah di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Ini soal dukungan politik yang diberikan PAN itu. Karena PAN menduga kuat akan ada kompensasi dalam bentuk menteri di kabinet. Jadi, wajar saja," kata Syamsudin Haris saat dihubungi, Ahad (8/11).

Untuk wacana reshuffle kali ini, ada anggapan bahwa Presiden akan melakukannya hanya sebagai kompensasi politis. Partai yang beralih jadi pendukung pemerintahan mau tak mau mesti mendapatkan sesuatu.

Menurut Syamsudin, anggapan seperti itu tak terhindarkan. Presiden sekalipun sulit mengelak dari kepentingan itu. "Artinya, anggapan itu akan muncul dan saya menduga, Jokowi akan tetap memasukkan PAN ke dalam kabinet."

Ikuti Whatsapp Channel Republika