REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengatakan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI Soeharto kurang tepat.
"Terutama, dari sisi persoalan HAM (hak asasi manusia), ada banyak hal yang secara berat dilanggar oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden RI HM Soeharto," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (7/11).
Bahkan, kata dia, pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru sampai saat ini masih relatif banyak korbannya. "Itu jadi persoalan yang sangat prinsipil bagi saya untuk menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan (kepada mantan presiden RI Soeharto) itu tidak layak," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui bahwa Pak Harto memiliki sejumlah prestasi selama menjadi presiden RI, di antaranya, dalam hal pembangunan maupun ekonomi. Tetapi, dari sisi politik, kata dia, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto kurang tepat karena pemerintahan Orde Baru dibangun di atas rezim otoriter yang didukung oleh militerisme.
"Jadi, di situ (masa pemerintahan Orde Baru) banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi," tegasnya.
Dia menyatakan, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI Soeharto itu diusulkan oleh sejumlah elemen masyarakat, salah satunya Organisasi Suara Hati Rakyat (SHR).
Kelima tokoh tersebut dianggap berjasa besar bagi bangsa Indonesia sehingga layak mendapat gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar pahlawan nasional itu telah dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis (5/11) oleh Presiden Joko Widodo kepada ahli waris masing-masing tokoh tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
