REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohamad Qodari menilai Presiden Jokowi lebih sulit mengambil kebijakan-kebijakan strategis, seperti pergantian menteri atau reshuffle dibandingkan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menduga, alasan di balik itu tak lain karena Jokowi harus berjuang melawan dua pihak, yakni oposisi serta partai pendukungnya sendiri.

"Saya kira, zaman Pak SBY lebih relatif terkendali dan terprediksi. Memang SBY itu otoritasnya penuh, ia presiden dan juga ketua partai," ujarnya setelah acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/11).

Kedudukan Presiden Jokowi yang tidak menjabat sebagai ketua partai dinilai menjadi satu tantangan. Pada pemerintahan saat ini, Presiden Jokowi tidak hanya berhadapan dengan pihak oposisi pemerintah, tapi juga dengan partai-partai pendukungnya.

"Dinamaikanya lebih intens dan pengambilan keputusan lebih sulit dari Pak SBY," katanya.

Meski begitu, Qodari menegaskan agar Presiden tidak mudah kompromi dengan keadaan yang menyulitkan. Jika Presiden berkompromi dengan desakan-desakan yang ada, justru akan tambah menyulitkan dan pertaruhannya begitu besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika