REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sampai saat ini sebaran logistik Pilkada belum merata di 269 daerah. Hal ini lantaran proses tahapan Pilkada di masing-masing daerah berbeda, khususnya yang bermasalah dalam tahapan tersebut.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry mengungkapkan saat ini ada beberapa daerah yang logistiknya sudah terdistribusi dan ada yang belum.
"Khususnya untuk surat suara ke kabupaten/kota ada juga yang sedang melakukan proses sortir," ujar Ferry di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/11).
Sementara, ia menyebutkan ada daerah yang masih dalam proses penandatanganan untuk kontrak. Sehingga belum dimulai produksinya serta yang sedang diproduksi dan baru akan selesai di pertengahan November.
"Jadi ini mudah-mudahan bisa berjalan, namun yang memang perlu kita cermati adalah terkait masalah-masalah pencalonan yang memang sampai sekarang masih belum tuntas," ungkapnya.
Ferry mengungkap masalah sengketa pencalonan turut menjadi salah satu penghambat logistik di daerah. Apalagi, beberapa daerah juga yang masih menunggu putusan MA.
"Mudah-mudahan di pertengahan November itu sudah selesai proses permasalahannya dan nanti masuk pada wilayah logistik," ujar mantan KPU Jawa Barat tersebut.
Dilanjutkan Ferry, hal lainnya yang menjadi problem terkendalanya logistik yakni penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah di beberapa tempat. Pasalnya, daftar pemilih mempengaruhi jumlah logistik yang akan dicetak.
"Kalau dua konteks ini tidak problem, maka saya yakin teman-teman di daerah itu sedang berproduksi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika