Rabu 04 Nov 2015 10:09 WIB

Aksi Pengadangan Truk Sampah DKI Jakarta Berlanjut

 Pekerja menaikkan sampah ke dalam truk sampah di Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (1/7). (Republika/ Yasin Habibi).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Pekerja menaikkan sampah ke dalam truk sampah di Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (1/7). (Republika/ Yasin Habibi).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Aksi pengadangan truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan warga dan LSM serta Ormas di Cileungsi, Bogor, masih berlanjut hingga Rabu (4/11) pagi ini. Aksi ini sudah berlangsung sejak Senin (2/11).

"Kami masyarakat Bogor sudah jenuh, tidak lagi ingin bernegosiasi. Keinginan warga hanya truk jangan lagi melintas di jalur Cileungsi," kata Budi, perwakilan ormas Cileungsi.

Menurut Budi, penolakan warga didasari karena aktivitas truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta menimbulkan bau yang tidak sedap, muatan truk sering tercecer hingga menimbulkan polusi udara. Selain itu, usia jalan yang dilintasi sudah tua dan rawan rusak, karena kendaraan yang melintas adalah truk dengan muatan berat.

"Permasalahannya, DKI sudah bekerja sama dengan siapa? Tapi kok yang dilintasi wilayah Bogor. Sementara warga tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari kegiatan itu, hanya bau dan polusi serta jalan rusak," kata Budi.

Budi mengatakan, aktivitas truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang melintas di wilayah Bogor Timur, khususnya Cileungsi, sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Truk tersebut melintasi Cileungsi dengan tujuan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi.

Aksi pengadangan yang dilakukan warga berlangsung di bawah jembatan layang Cileungsi. Warga mengadang truk sampah yang melintas lalu memintanya memutar balik arah. Warga juga memasang spanduk yang berisikan kalimat penolakan truk sampah DKI Jakarta melintas di wilayahnya.

Menyikapi aksi warga Cileungsi yang menolak truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, segera menggelar pertemuan mencarikan jalan tengah. Ini dilakukan agar aksi tidak terus meluas hingga merugikan pihak lainnya.

"Akan segera kita agendakan pertemuan membahas hal ini, duduk bersama antara tiga pihak terkait untuk mencarikan solusi dan jalan alternatifnya, agar jangan ada masyarakat lain yang dirugikan," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo, Kabupaten Bogor Erwin Suriana.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement