REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pejabat Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah provinsi NTB berinisial YH membantah telah melakukan tindakan plagiasi tulisan seorang wartawan, Khaerul Anwar.
Ia mengklaim sudah menjalankan prosedur birokrasi dan meminta izin kepada yang bersangkutan sehingga tulisan yang ada bisa dipakai dalam buku Teknologi Anak Negeri 2002-2004 yang diterbitkan Bappeda NTB 2005 silam.
“Dari sisi etika dengan prosedur birokrasi sudah dijalankan. Namun, kapan saya minta izin itu sudah lupa karena sudah lama. Terkait penulisan nama penulis di buku yang keliru merupakan kesalahan cetak,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (3/11).
Ia menuturkan pernah berkunjung ke kediaman penulis, Khaerul Anwar, termasuk untuk meminta izin menggunakan artikelnya dalam buku tersebut. Bahkan, dirinya menghormati kepada penulis yang sudah banyak berjasa sehingga tidak akan melakukan tindakan di luar kewenangan.
Menurutnya, dengan tulisan-tulisan penulis yang dimasukkan dalam buku tersebut akan lebih menambah bobot nilai artikel yang dibuat. Namun, YH mempertanyakan alasan mengapa permasalahan ini muncul saat ini. “Ini udah lama, kok munculnya baru sekarang,” ungkapnya.
YH mengaku akan segera bertemu dengan penulis untuk membahas hal tersebut. Sebab, disinyalir ada komunikasi yang terputus sehingga terjadi perdebatan. Namun, dirinya mengklaim sudah memproses buku tersebut sesuai dengan prosedural.
Sebelumnya, Pejabat pemerintah provinsi NTB berinisial YH diduga melakukan plagiasi terhadap tulisan salah satu wartawan nasional, Khaerul Anwar sebanyak 23 tulisan. Hasil tulisan itu diduga kembali ditulis ulang dengan teknik berbeda pada buku berjudul "Teknologi Anak Negeri tahun 2002-2004" yang diproduksi 2005 oleh Bappeda NTB tanpa sepengetahuan penulis artikel.
"Tidak pernah ada pemberitahuan dan izin ke saya. Ada 23 tulisan saya dimuat di salah satu buku Bappeda dengan judul Teknologi Anak Negeri," ujar wartawan nasional, Khaerul Anwar kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (2/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika