REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Perwakilan warga dari empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang menyambangi Komisi A DPRD Kota Bekasi guna meminta kejelasan terkait kompensasi dan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Senin (2/11) di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Mereka mengancam akan menutup tempat pembuangan sampah DKI Jakarta tersebut apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait. "Kalau nggak ada kejelasan tentang pengelolaan sampah dan kompensasinya, kami tetap mau tutup TPST. Kami kasih waktu sampai Desember," kata Wandi, perwakilan dari Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang saat audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi, Senin (2/11).
Wandi menuturkan, dalam 27 tahun ini Bantargebang menjadi lokasi tempat pembuangan sampah DKI Jakarta banyak sekali stigma sosial yang tidak menyenangkan mengenai Bantargebang. Adapun yang warga inginkan, kata Wandi, adanya kompensasi yang cukup untuk kesehatan.
Selama ini, kata Wandi, kompensasi yang diberikan hanya sebesar Rp 200 ribu per kepala keluarga setiap tiga bulan. Angka tersebut sama sekali tidak cukup sebagai kompensasi warga yang udara, tanah, dan airnya tercemar sampah. Selain itu, adanya nilai manfaat dari pengelolaan sampah secara ekonomi.
"Kami ingin ada nilai manfaat dari sampah ini, tidak apa-apa buang sampah di sini asal ada manfaatnya. Ketika orang bicara Bantargebang maunya industri sampah, bukan buang sampah," kata Wandi.
Lebih lanjut Wandi menyatakan, Bantargebang memiliki kontribusi yang besar untuk DKI Jakarta. Sehingga, mereka tidak terima jika Gubernur DKI Jakarta malah menghina Kota Bekasi.
"Kami tidak akan berhenti berjuang, saya minta sikap apa yang diambil DPRD terkait pernyataan Gubernur. Kurang apa kontribusi kita, yang sehari-hari buang sampah 6.000 ribu ton, kurang memangnya penderitaan kami hidup di antara lalat. Kalau nggak ada kejelasan tentang pengelolaan sampah kami tetap mau nutup," katanya tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
