Ahad 01 Nov 2015 19:16 WIB

DPRD Jatim: Ada Masalah Baru Pascapenutupan Tambang Liar

Rep: c03/ Red: Maman Sudiaman
Pekerja sedang mengangkut pasir sebagai salah satu hasil pertambangan.
Foto: Antara
Pekerja sedang mengangkut pasir sebagai salah satu hasil pertambangan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum mendesak Pemprov Jatim segera mennyelesaikan perizinan penambangan di wilayah Lumajang. Dia khawatir, jika tak perizinan tak tuntas akan menimbulkan persoalan baru.

Betapa tidak, katanya, atas penutupan tambang liar di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang memunculkan banyak penggangguran. Betapa tidak, di desa ini terdapat 1.500 an penambang yang biasa bekerja di 20- an usaha tambang di wilayah ini terpaksa mengaggur.

Karena itu pula, dia mendesak agar Pemprov Jatim segera melakukan startegi dalam menangani permasalahan ini. Menurut dia, kasus pelemparan batu yang dilakukan Iwan ke rumah salah satu aktivis antitambang menyiratkan ada masalah lain pascapenutupan operasi tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar.

Iwan adalah adik dari Widianto yang merupakan salah satu tersangka dalam pembunuhan terhadap aktivis Salim Kancil. Iwan merupakan salah satu dari pekerja tambang pasir yang kini sudah berhenti  beroperasi menyusul ditutupnya aktivitas penambangan oleh aparat Kepolisian. 

“Ini menjadi persoalan baru di tengah upaya kita membenahi persoalan tambang ini. Saya melihat Pemerintah Provinsi harus mengambil langkah strategis agar tidak muncul konflik baru,” kata Miftahul Ulum kepada Republika.co.id, Ahad (1/11)

Dari keterangan yang diperoleh Republika dari Kapolsek Pasirian AKP Eko Hari Suprapto, tindakan yang dilakukan Iwan lantaran dirinya kesal karena sudah lama menganggur usai tutupnya penambangan. Dia pun meluapkan kekesalannya dengan melempari rumah Hamid salah satu akitivis antitambang yang juga teman dekat Salim Kancil. 

Sementara itu, kata Miftahul kejadian tersebut juga menyiratkan tidak efektifnya kinerja aparat dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat terutama mereka yang tadinya bekerja di tambang. Pihaknya juga mendesak perusahaan agar memberikan kompensasi kepada karyawannya.

“Semuanya harus duduk bareng, Kepolisian, Pemerintah, dan perusahaan, jangan sampai ada konflik lagi karena karyawan yang menganggur ini. Jad prihatin, perusahaab kan bisa melalui dana CSR-nya memberikan dana dulu, jangan sampai mengabaikan karyawannya,” tuturnya. 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement