Jumat 30 Oct 2015 07:23 WIB

Pemerintah Dinilai tak Pro pada Anggaran Pendidikan

Rep: C05/ Red: Bayu Hermawan
Murid Sekolah Dasar mengunjungi monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Murid Sekolah Dasar mengunjungi monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati menilai pemerintah saat ini tidak pro terhadap anggaran pendidikan. Menurutnya pemerintah cenderung mengutamakan pangan dan infrastruktur dalam anggaran.

"Saya melihat anggaran pendidikan seperti dikesampingkan. Padahal kunci kemajuan bangsa itu berada di pendidikan," ujarnya.

Ia menyebut angka 20 persenan kesannya tergolong besar. Yakni sudah sesuai UUD 1945 Pasal 31 ayat 4. Namun jika diteliti lebih detail, dana efektif yang digunakan hanya sebesar enam persenan saja.

"Misal total dana Rp 424.757 triliun tidak semua dikelola oleh Kemendikbud. Tapi mesti dibagi oleh kementerian lain juga seperti Kemenristekdikti, Kemenag," jelasnya.

Dari sini, ungkapnya, uang yang dipakai Kemendikbud hanya tersisa sekitar Rp 49 triliun. Itupun, kata dia, uang sebesar itu masih dipotong oleh gaji pegawai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement