REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak secara keseluruhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dijadwalkan RAPBN akan dibawa ke pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna Parlemen, Jumat (30/10) siang.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Wilgo Zainar mengatakan pihaknya menolak RAPBN 2016 dengan dua alasan, pertama adalah kurang realistisnya penerimaan negara yang diusulkan pemerintah sebesar Rp1.822 triliun, termasuk target penerimaan pajak sebesar Rp1.506 triliun.
Alasan kedua alokasi penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan pemerintah sebesar Rp39 triliun dinilai terlalu besar. Gerindra meminta pemerintah merelokasi anggaran PMN ke pagu Dana Desa.
"Pemerintah perlu mendorong realisasi komitmen memberikan anggaran desa Rp1 miliar per desa," ujarnya.
Menanggapi penolakan Fraksi Gerindra itu, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan itu adalah hal yang wajar. Bahkan menurutnya bukan tidak mungkin tetap akan ada penolakan saat Sidang Paripurna APBN pada siang ini.
"Ini adalah dinamika politik yang biasa, bukan tidak mungkin di sidang paripurna kembali terjadi penolakan, dan pengesahan APBN harus melalui mekanisme voting," ujarnya.
Seperti diketahui, setelah melakukan pembahasan sejak Kamis (29/10) hingga Jumat (30/10) dini hari, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Dengan tuntasnya pembahasan di Badan Anggaran DPR, pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2016 menjadi Undang-Undang APBN 2016 akan diputuskan dalam sidang paripurna, Jumat siang ini.
Dalam rapat yang berlangsung sejak Kamis (29/10) pukul 16.30 hingga Jumat dini hari ini pukul 03.00 WIB, tujuh fraksi partai politik memberikan persetujuan penuh agar RUU APBN diputuskan di sidang paripurna.
Tidak semua fraksi menerima RAPBN 2016 secara total. Selain Gerindra yang menolak secara keseluruhan, Fraksi PKS dan Golkar pun memberikan persetujuan dengan catatan.
Golkar juga memberikan catatan mengenai besarnya alokasi PMN. Bahkan, Golkar meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan pagu belanja negara, di tengah masih pesimistisnya realisasi penerimaan negara.
Sedangkan PKS menyoroti perencanaan instrumen fiskal dan perencanaan program pembangunan pemerintah yang dinilai kurang matang.
"Terkait dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen, Target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7 persen dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019," kata Anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
