REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PB HMI M Arief Rosyid Hasan mengatakan Indonesia tergolong lambat dalam mempersiapkan pemanfaatan bonus demografi ini. “Indonesia sejak tahun 2012 telah memasuki fase bonus demografi dan sampai sekarang belum ada kerangka kebijakan integral yang lebih fokus pada kelompok umur pemuda,” kata Arief Rosyid.
Arief menjelaskan, pada tahun 2015 jumlah pemuda Indonesia mencapai angka 67,89 juta jiwa atau sebesar 26,57 persen. Artinya satu dari empat penduduk Indonesia adalah pemuda. “Angka ini cenderung terus meningkat sampai tahun 2005,” ujarnya.
Menurut Arief, jika tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, bonus demografi yang selama ini menjadi harapan untuk memajukan Indonesia dapat menjadi “window of disaster” karena besarnya beban sosial yang harus ditanggung. “Hal ini menjadi sangat mendesak mengingat peluang ini hanya akan terjadi dalam waktu yang relatif pendek,” tutur Arief.
Arief menegaskan, momentum Sumpah Pemuda ini seharusnya menjadi momen yang tepat dalam merevitalisasi peran strategis pemuda dengan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. “Selama ini peran strategis pemuda dan torehan sejarah yang bermakna dalam kehidupan berbangsa seolah menjadi euphoria yang tanpa sadar membuat kita lupa bahwa nyatanya hari ini pemuda telah menjadi satu permasalahan yang harus dibenahi,” kata Arief.
Arief mengemukakan, publikasi hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepemudaan hari ini dan memberikan pemahaman tentang urgensi lahirnya Kerangka Kebijakan Kepemudaan Nasional sebagai pedoman dalam melakukan harmonisasi kebijakan lintas sektoral.
Hadir pula sebagai penanggap dalam Publikasi Hasil Penelitian ini, Anggota Tim Pokja Revolusi Mental Kementeran Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Mukhlis Yusuf, Ketua Yayasan Mahkota Insan Cita Hanifah Husein Ferry Mursyidan, dan Direktur Bidang Agama, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kementerian PPN/ Bappenas Dr Hadiat MA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika