Rabu 28 Oct 2015 12:47 WIB

Pemuda Lintas Agama Sulteng Minta Situs Penyulut Konflik Diblokir

Rep: Antara/ Red: Andi Nur Aminah
Beberapa peserta aksi dari Pemuda Indoensia Lintas Agama melakukan aksi teaterikal di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/10). (Republika/Wihdan Hidayat)
Beberapa peserta aksi dari Pemuda Indoensia Lintas Agama melakukan aksi teaterikal di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/10). (Republika/Wihdan Hidayat)

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemuda lintas agama Sulawesi Tengah (Sulteng) melahirkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan mendapat tanggapan dan perhatian pemerintah. Hal ini dalam upaya meningkatkan kerukunan antarumatberagama di daerah itu.

"Kami berharap rekomendasi ini akan ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata Nolvi, salah seorang peserta workshop pemuda lintas agama yang diselenggarakan Kementerian Agama Provinsi Sulteng di Palu. 

Worskhop yang berakhir tepat pada Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10) ini melahirkan sejumlah pokok pemikiran. Pokom pikiran berupa butir-butir rekomendasi tersebut antara lain mendorong Kementerian Agama RI memblokir situs yang dapat menyulut konflik antarumat beragama.

Rekomendasi lainnya, Kemenag perlu mengakomondasi pemuda lintas agama untuk pengamaman pelaksanaan ibadah hari-hari besar keagamaan. Juga memaksimalkan dialog-dialog lintas agama di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke kecamatan dan desa.

Kemenag juga diharapkan lebih intens meningkatkan pembinaan kepemudaan lintas agama.

Semua rekomendasi yang dilahirkan para pemuda lintas agama meliputi Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khatolik dan Khonghucu dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng itu bertujuan menjaga dan meningkatkan toleransi antarumat beragama di Provinsi Sulteng.

Kepala Sub Bidang Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Sulteng Akbar Sidik menyambut dan memberikan apresiasi kepala pemuda lintas agama yang telah melahirkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI demi keutuhan kerukunan antar umat beragama di daerah ini.

"Semua butir-butir rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama RI untuk dijadikan acuan dalam program kerja ke depan," ujarnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement