REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kebakaran hutan dan lahan dianggap bakal teratasi dengan metode tertentu, yakni seperti mengejar teroris.
Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Tangerang (ISNU) Abdullah Ubaid punya pandangan bahwa kejadian itu bisa diatasi jika sejak awal pemerintah memiliki keseriusan mematikan sumber asap-asap agar tidak berdampak luas.
“Mengejar teroris yang tak kelihatan saja bisa, masak menangani pemilihan lahan yang terbakar nggak bisa, ini menyangkut jutaan jiwa yang terancam kehidupannya. Perlakukan para pembakar itu seperti teroris,” jelas Abdullah kepada Republika.co.id, Rabu (28/10).
Menurut dia, data pemilik lahan perkebunan atau mereka yang punya konsesi di lahan-lahan itu jelas nama perusahaan dan siapa pemiliknya. Mereka itulah, yang harus diminta pertanggungjawaban bila
terjadi kebakaran hutan.
“Lahannya jelas, perusahaannya ada, pemilik dan pelaksana ada. Tangkap mereka dan lakukan proses hukum dengan tegas seperti memperlakukan teroris. Karena kalau setengah-tengah, kebakaran akan terus terjadi di lahan mereka,” ujarnya.
Masalah ini serius dan merembet kemana-mana. “Di media sosial sudah muncul meme-meme yang mulai mengecilkan upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. Contohnya Di era Jokowi, nafas aja susah “
katanya.
Menurut Abdullah, ini adalah bukti bahwa rakyat Riau,Pekanbaru, Kalimantan Barat dan lain-lain daerah yang terdampak asap sudah amat memerlukan pertolongan segera.
Sementara Presidium Aliansi Tarik Mandat (ATM) Jokowi Ujang Rizwansyah mengatakan, pokok dari persoalan yang ada selama ini, apakah soal asap, lemahnya penegakan hukum dan masalah ekonomi adalah lemahnya
leadership di tingkat nasional sehingga berimbas terhadap kemimpinandi daerah .
“Jika leadership-nya masih seperti sekarang, maka soal soal yang menimpa masyarakat tak akan mampu diselesaikan dengan baik,” ujar Ujang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika