REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia semakin meluas hingga wilayah Timur. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengakui pemerintah baik saat ini dan sebelumnya telah melakukan kesalahan besar dalam mengelola lingkungan.
Di hadapan para pengusaha pribumi Indonesia, Kalla mengaku ikut bertanggung jawab mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi.
"Jadi pemerintah juga sekarang dan masa lalu juga punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab karena saya pemerintah masa lalu juga. Karena terlalu banyak izin dipakai untuk hal-hal yang mestinya tidak," kata Kalla saat menghadiri acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Selasa (27/10).
Kalla menjelaskan penyebab kebakaran hutan dan lahan tak terlepas dari tanggung jawab pemerintah sebab, pemerintahlah yang memberikan perizinan pemanfaatan lahan sehingga kemudian disalahgunakan.
"Kedua, ada tiga hal menyebabkan asap ini. Kebakarannya atau dibakar. Kemudian, gambut yang salah jalan, salah pakai, salah urus atau salah izin," jelas Kalla.
Untuk mempertanggungjawabkan kondisi lingkungan saat ini, pemerintah akan melakukan pemulihan kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Pemerintah, kata Kalla, tengah berupaya melakukan restorasi lahan gambut yang telah terbakar dan rusak.
Kendati demikian, upaya pemulihan lahan gambut ini membutuhkan waktu hingga lima tahun ke depan. Selain pemerintah, perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus turut bertanggung jawab dan mengatasi kondisi yang tengah terjadi.
"Tanggung jawab ongkosnya, tanggung jawab dendanya. Jadi hati-hati dari sekarang siapa pengusaha sawit yang salah urus sebelum diambil tindakan perbaiki dari sekarang wilayahnya," tegas Kalla.
Ia menekankan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kalla juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungan bersama-sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika