REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan pihaknya akan menanyakan alasan ditundanya pengesahan RAPBN 2016 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Ia mengatakan pihaknya akan mempertanyakan benarkah pengesahan RAPBN tahun 2016 ditunda hingga 30 Oktober dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016.
Salah satu perubahannya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR. Di luar alasan tax amnesty, Edhy meminta Banggar untuk memberi jaminan agar tak mengurangi anggaran mitra kerja di komisinya.
"Komisi IV sudah kirim surat. Kami menanyakan langsung ke Banggar kenapa ini ditunda, dan dijawab. Tapi kami kirim surat lagi bahwa kami minta jaminan ke pimpinan Banggar nggak ada pengurangan satu sen pun di (mitra kerja) komisi kami," ujarnya, Senin (26/10).
Edhy melanjutkan, salah satu mintra kerja Komisi IV yang anggarannya tidak boleh dikurangi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab saat kementerian itu butuh alokasi dana penyelesaian bencana kabut asap.
"Terutama kehutanan, tapi nggak dijawab. Makanya kita nanti ada raker lagi, mau kita tanya lagi ke kapoksi soal anggaran," katanya.
Menyinggung sikap Fraksi Gerindra dalam persoalan pembahasan anggaran RAPBN 2016, Edhy mengatakan pihaknya dengan tegas menolak jika alokasinya tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga masih mempertanyakan capaian dan target pemerintah pada APBN 2015.
"Kita lihat. Kalau anggaran berbasis ngga mihak rakyat kita akan tolak. Sikap kita begitu anggaran tidak sesuai, arahnya ngga jelas, apalagi kepastian pemerintah nggak ada jaminan. Sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk? Penerimaan pajak nya berapa? Capaian sesuai target apa ngga? Angka kemiskinan berkurang tidak? Kita ngga bisa lempar anggaran. Target nggak tercapai, masa anggaran disetujuin," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
