REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI dari Papua Charles Simaremare meminta, Freeport memindahkan kantor pusatnya ke Papua.
"40 tahun lebih rakyat Papua hanya jadi penonton. Seharusnya yang bicara begini kan orang Papua. Kami minta kantor Freeport itu dipindahkan ke Timika tempat perusahaan ini ambil harta. Supaya pajak badan masuk untuk bangun daerah," ujarnya dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertajuk 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport', di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Ahad (25/10).
Charles mempertanyakan, sumbangsih Freeport bagi rakyat Papua, dimana pada kenyataannya rakyat Papua masih terbelakang, bahkan menderita di tanahnya sendiri.
"Kita tahu perusahaan ini mengangkut banyak sekali hasil tambang, emas tembaga, tapi sampai hari ini, kenapa rakyat Papua masih tetap terbelakang miskin dan menderita di atas tanah nya yang begitu subur dan kaya," lanjutnya.
Hal ini begitu miris, padahal di sana banyak perusahaan yang eksploitasi kekayaan tanah Papua. Ia begutu terhenyak, melihat kenyataan banyak orang di sekitar perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan miskin.
Untuk itu, ia meminta hal yang harus segera dipecahkan bersama dalam hal kontrak karya. Charles mencatat ada beberapa poin, dimana jika dibedakan antara kedaulatan bangsa dengan perusahaan yang berinvestasi baik di Indonesia atau Papua harus dicermati.
"Ada hal yang perlu kita pecahkan bersama misteri kontrak karya dengan freeport," tambah Charles.
Ia menilai, ada beberapa fakta yang membuat indonesia tersandera atas investasi besar seperti Freeport yang menekan Indonesia. "Kita seperti tersandera dengan investasi besar termasuk sekarang freeport ingin tanamkan investasi besar lagi dan tekan Indonesia untuk perpanjang padahal waktunya masih cukup panjang," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika