REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta komisi III DPR RI aktif menyikapi isu-isu hukum saat ini, terutama yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi.
Misalnya dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap Bansos Sumatera Utara, dikabarkan Jaksa Agung HM Prasetyo pernah bertemu dengan mantan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella untuk mengamankan penanganan perkara tersebut. Tetapi Komisi III tidak proaktif untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami ingin Komisi III mengklarifikasi ke Kejaksaan Agung mengenai ada atau tidaknya pertemuan ini," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia ICW, Donal Fariz, Sabtu (24/10).
Kabar ini, kata Donal, sangat merugikan kejaksaan sebagai sebuah institusi. Komisi III diharapkan lebih aktif dalam penataan regulasi kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Sumatra Utara.
ICW menilai DPR cenderung tebang pilih dalam melakukan pengawasan. Donal mencontohkan saat Abraham Samad diduga bertemu dengan Jokowi, saat itu komisi III marah. Begitu pula saat pimpinan KPK yang lalu, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menjadi tersangka, komisi III cenderung adem ayem.
Seharusnya, di kasus yang melibatkan Partai Nasdem dan Jaksa Agung ini, Komisi III juga marah.
"Tapi kok ini diam-diam saja. Komisi III tajam ke KPK tetapi melunak ke Polri dan Kejaksaan. Kami melihat ini arahnya ke kompromi politik. Rangkaian ini terlihat sekali ada tebang pilih," kata Donal.
ICW pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih memperhatikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Donal menyebut Jokowi lebih perhatian pada sektor ekonomi dan agak abai dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Padahal dulu Presiden SBY di periode pemerintahan keduanya jor-joran di sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Kalau hal ini tidak diperhatikan serius, maka gagasan mendorong ekonomi lebih baik akan dibajak oleh kepentingan pihak-pihak yang cari rente,” ucap Donal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika