REPUBLIKA.CO.ID,‎JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo didesak agar mengevaluasi menteri-menteri yang tidak bisa menerjemahkan program Nawacita ke dalam program kerjanya.

Kementerian BUMN dinilai masuk dalam kategori tersebut karena tidak pernah menyampaikan road map soal lembaga yang dipimpinnya itu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melihat pengelolaan BUMN saat ini lebih berpotensi pada pembajakan suntikan-suntikan modal.

"Di saat kita tidak punya regulasi perlindungan soal penyertaan modal maupun laba yang harus ditahan sebagai alasan klasik untuk ekspansi pengembangan bisnis," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto kepada Republika.co.id, kemarin.

Menteri BUMN Rini Soemarno, ujar Yenny, seharusnya dapat menyampaikan bagaimana BUMN akan dibentuk sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang bisa memberi kontribusi lebih.

Selain Rini,  FITRA menilai ada menteri yang layak diganti jika Jokowi melakukan reshuffle, yakni Rini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Bambang tidak bisa menerjemahkan arti Nawacita, misalnya tentang bagaimana mengoptimalisasi pendapatan negara dan mewujudkan independesi Indonesia dari lembaga keuangan internasional," jelas Yenny. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan Menkeu tidak berpihak pada rakyat.

"Dua menteri itu layak di-reshuffle," kata dia.

Orang-orang yang menduduki dua posisi tersebut harusnya jangan yang mempunyai mazhab neolib. Pasalnya orang-orang neolib dianggap tidak bisa menerjemahkan Nawacita.

"Ini kan sekarang yang dipasang menjadi menteri itu adalah orang-orang yang mazhabnya neolib sehingga pro ke elite tertentu seperti korporasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika