Jumat 23 Oct 2015 13:31 WIB

Pergantian Jaksa Agung tak Perlu Tunggu Reshuffle

Rep: c93/ Red: Bilal Ramadhan
Jaksa Agung HM Prasetyo.
Foto: Republika/Wihdan H
Jaksa Agung HM Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril memaparkan, adanya dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus korupsi dana Bansos Sumut menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan.

Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, menurutnya, sudah memengaruhi kredibilitas penegakan hukum Pemerintah Jokowi. Maka dari itu, perlu kiranya Presiden melakukan upaya klarifikasi dan meminta kejelasan, baik itu dari pihak jaksa agung ataupun dari pihak KPK terkait sejauh mana informasi yang dimiliki KPK perihal keterlibatan jaksa agung.

Terlebih, kasus ini diduga melibatkan orang nomor satu dalam penegakan hukum. Oce Madril melanjutkan, jika memang dugaan permainan mafia perkara itu kuat, presiden perlu bersikap tegas untuk mengganti jaksa agung dengan orang yang lebih kredibel.

"Kalau informasi itu kuat, tidak perlu menunggu momentum reshuffle. Karena presiden bisa kapan saja mengganti jaksa agung dan tentunya menunjuk orang yang lebih kredibel," kata oce saat dihubungi Republika, Jumat (23/10).

Oce menambahkan, kita memang belum tahu apakah jaksa agung benar-benar terlibat atau tidak dalam kasus korupsi dana Bansos tersebut karena belum ada bukti kuat yang menjurus ke sana. Akan tetapi, informasi awal atau pengakuan para tersangka tentang adanya dugaan kasus ini ditangani secara koruptif layak untuk didalami.

"Saya melihat informasi yang diberikan para tersangka ini bukanlah informasi yang sembarangan dan layak ditindaklanjuti oleh KPK. Belum tentu valid sih tapi ini informasi awal untuk memetakan sejauh mana kasus ini dijadikan ladang permainan mafia perkara tadi," tambah Oce.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement