REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyoroti postur rancangan APBD Kota Bogor 2016 yang dinilai lebih banyak diarahkan untuk prioritas pemenuhan kebutuhan foya-foya pejabatnya. Sebaliknya sangat minim untuk pemenuhan hak-hak dasar bagi warganya terutama bagi masyarakat miskin.
Salah satu alokasi anggaran yang disorot adalah alokasi biaya untuk pelesiran anggota DPRD. Tahun sebelumnya, dianggarkan Rp 19 milyar lebih. Tiba-tiba tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan naik 100 persen lebih menjadi senilai Rp 28, 1 milyar.
Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, ironinya angka ini setara dengan 14 tahun untuk biaya pencegahan HIV/AIDS yang dialokasikan sebanyak Rp 2 milyar lebih. Pada 2015, dia mengatakan, untuk HIV AID juga diaggarkan Rp 1 milyar lebih. Meski data menunjukkan Kota Bogor sesungguhnya adalah daerah darurat pengguna dan pengedar narkoba.
''Ini sangat ironi sebenarnya. Hasil bayar pajak dan retribusi masyarakat kita seolah hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pejabatnya. Pada hal, seharusnya APBD itu dibuat untuk pembangunan bagi masyarakat. Dan itu diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Baik itu dalam UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, juga dalam permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD,'' ujar Syamsuddin, Kamis (22/10).
Syamsuddin juga mengingatkan, saat ini angka penderita HIV/AIDS berdasarkan data Komisi Penanggulangan HIV/AID (KPAD) Kota Bogor, tercatat ada 976 warga Bogor positif HIV pada 2015. Angka tersebut terus meningkat sejak 2011 yang lalu.
Lebih memprihatinkan lagi karena sebanyak 80 persen penderita merupakan usia produktif antara 25 hingga 49 tahun. Jika dihitung mulai tahun 2001-2014 tercatat sebanyak 79 penderita HIV telah meninggal dunia.
''Sayangnya meski darurat HIV/AIDS, namun, upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit mematikan tersebut terkesan tidak tersedia dalam APBD,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
