REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pencabutan subsidi pendidian dan dan kesehatan bagi warga Purwakarta yang tak menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dan kerja bakti oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ditanggapi beragam. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta bupati Purwakarta betindak lebih arif lagi dalam menghadapi keputusan warganya.

Ia menjelaskan, bahwa KB merupakan program yang baik untuk keberlangsungan masa depan generasi. Namun pelaksanaannya juga harus baik dan edukatif.

"Tidak semua pendekatan otoritatif itu bagus dan berhasil. Malah bisa kontrapoduktif," ujar Ketua PP Muhammadiyah.

Menurutnya, di era keterbukaan saat ini, sudah seharusnya pejabat publik memerhatikan hak-hak dari tiap warga dengan seksama. Ia lebih menyarankan agara Bupati Purwakarta melakukan pendekatan dengan cara lain, daripada dengan langkah memaksa.

Salah satu warga Purwakarta, Mulyana (34 tahun), asal Gg Beringin, Kelurahan Nagri Kaler, mengaku bingung dengan kebijakan bupati ini. Pasalnya, dia bersama isterinya telah menikah selama enam tahun, tapi belum dikaruniai anak. Sehingga, pasangan ini tidak ikut program KB. "Kalau nasibnya seperti kami bagaimana? Apa subsidi kami akan dicabut juga," ujarnya.

Namun Bupati Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan ini berlaku bagi pasangan suami isteri yang banyak anaknya.  Jadi, untuk membatasinya salah satunya dengan ikut KB. Sedangkan, bagi pasangan yang belum punya anak, ia menyebut tidak akan terdampak pada kebijakan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika