REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Otonomi daerah memang memungkinkan pemimpin suatu daerah mengambil kebijakan sesuai keingginannya. Begitulah yang akan dilakukan oleh Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi mengancam warganya akan menyabut subsidi kesehatan dan pendidikan. Pencabutan subsidi itu, bila warganya menolak menjadi akseptor keluarga berencana (KB) serta malas ikut kerja bakti. "Ancaman ini, bukan gertak sambal," ujar Dedi, Ahad (11/10).

Menurut Dedi, saat ini pihaknya akan menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap warganya. Warga, yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah akan diprioritaskan untuk mendapat penghargaan. Penghargaannya tak berbentuk uang ataupun barang, melainkan warga tersebut akan mendapatkan hak dari negara. Salah satunya, subsidi dan bantuan langsung.

Sedangkan mereka yang tidak masuk KB dan malas kerja bakti, akan diberi hukuman. Hukumannya berupa akan dicabut haknya serta tidak akan mendapatkan bantuan langsung.

Menurutnyam kebijakan ini, berlandaskan pada Pancasila. Yaitu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan warga yang taat pada pemerintah menjadi prioritas. Dia berharap warga akan terus semangat dalam mengaplikasikan kebijakan itu.

"Kalau mereka yang membandel, kita biarkan saja. Mereka tidak pantas mendapat subsidi ataupun reward lainnya," ujar Dedi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika