REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Menadgri) Tjahjo Kumolo mengatakan sumber potensi kerawanan pilkada terbesar berada di tingkat kecamatan, sebagai tempat penyimpanan kotak perolehan suara sehingga pengamanannya harus ketat.
"Potensi sumber kerawanan yang paling rawan ada di tingkat kecamatan, karena kotak suara dari TPS (tempat pemungutan suara) bermalamnya di kantor kecamatan," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (2/10).
Segera setelah pemungutan suara pemilihan kepala daerah berlangsung, petugas penyelenggara adhoc langsung menghitung perolehan suara tersebut berawal dari tingkat TPS.
Usai dari TPS, perolehan suara tersebut dibawa ke kantor kelurahan untuk direkapitulasi. Untuk pemilihan bupati dan wali kota, penyimpanan hasil rekapitulasi terakhir disimpan di kantor kecamatan.
"Untuk mengatasi hal itu, kami dengan Bawaslu sepakat untuk mengawasi, kepolisian juga ikut mengontrol. Nanti akan ada pertemuan rutin antara Kemendagri dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian supaya ada SOP yang seragam," jelasnya.
Pada Jumat, Mendagri mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengetahui pemetaan indeks kerawanan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Dari hasil kunjungan tersebut, Mendagri bersama Ketua Bawaslu Muhammad sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam meminimalisir potensi tersebut.
"Pemerintah terus melakukan deteksi dini bersama dengan BIN (Badan Intelijen Negara), Bawaslu dan kepolisian, kalau suatu waktu ada yang melempar sedikit 'percikan api', maka kita bisa tahu dan meminimalisir perluasan konflik tersebut," tambahnya.
Muhammad mengapresiasi upaya proaktif Mendagri untuk menekan potensi kerawanan di daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak.
"Pemerintah menyambut baik hal ini, dan kami sepakat untuk turun bersama mengawasi persiapan, selain juga dalam rangka menindaklanjuti indeks kerawanan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika