REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menilai penyerapan APBD DKI Jakarta pada tahun 2014 juga terbilang rendah. Hal ini berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan Pemprov DKI.

Diwakili Bestari Bamus, anggota DPRD menilai ada tiga faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran 2014 tergolong rendah. Terbukti dengan penyerapan belanja langsung yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

"Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi terendah dalam tiga tahun terakhir," katanya dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Ia menilai adanya pengalihan pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Barang dan Jasa menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi penyerapan anggaran. 

Sebab hal itu dinilai belum optimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan SDM juga dinilianya ikut berpengaruh. Ia menyebut SDM masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas dalam melayani proses layanan pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya SDM, tambah dia, tapi Pemprov juga belum optimal melakukan sosialisasi secara jelas dan luas kepada SKPD/UKPD tentang syarat dan ketentuan pengajuan kegiatan proses lelang. Karenanya tidak semua kegiatan dapat diproses lelang. Ini menjadi hambatan para SKPD dan jajaran mengeksekusi anggaran.

Pada tahun 2014 disebutkan anggaran belanja daerah mencapai 63.650.106.383.473. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 37.759.772.987.977 atau 59,32% dari keseluruhan.

Ia mengharapkan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2014 harus menjadi acuan bagi eksekutif agar lebih baik lagi dalam membuat perencanaan program dan kegiatan.

Diharapkan ke depan kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan atau dilaksanakan secara maksimal. Bisa dikarenakan akibat berbagai hal seperti kurangnya waktu dan sarana serta prasarana pendukung lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika