REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah meramu mekanisme Pilkada untuk calon tunggal melalui Peraturan KPU (PKPU) khusus calon tunggal. Nantinya, dalam PKPU tersebut juga diatur mekanisme kampanye yang berbeda untuk Pilkada yang hanya terdapat satu pasangan calon tersebut.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, tahapan kampanye juga disiapkan kepada calon tunggal, meski menggunakan mekanisme yang berbeda dari kampanye pada umumnya. “Ya tetap, strategi harus gencar itu, sosialisasi yang intens kepada masyarakat," ujar Ferry di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurutnya, masa kampanye juga nantinya sekaligus untuk sosialisasi ke masyarakat di daerah yang terdapat calon tunggal mengenai mekanisme berbeda dalam pemungutan suara untuk satu pasangan calon. Bentuk sosialisasi tersebut yakni untuk menjelaskan kolom setuju dan tidak setuju tersebut dihitung dalam pemilihan.
“Jadi diinfokan kepada masyarakat seluas-luasnya, bahwa faktanya di situ ada calon tunggal dan mencoblosnya di kolom setuju atau tidak setuju,” ungkapnya.
Komisioner KPU lainnya Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, kampanye untuk calon tunggal juga akan dibatasi sama halnya dengan mekanisme kampanye pada umumnya. Menurutnya, meski hanya satu pasangan calon bukan berarti pasangan calon tersebut bisa leluasa berkampanye seorang diri. “Tetap harus ada, karena ini kan biaya negara juga,” ujar Hadar.
Ia menambahkan, meskipun hanya satu pasangan calon, Hadar menilai bukan berarti pasangan calon tunggal tersebut sudah dikenali dekat oleh masyarakat daerah itu. “Kami ingin juga calon ini dikenal di masyarakat, dan sebetulnya mereka juga harus ada upaya karena belum tentu juga mereka akan disetujui oleh semua. Mereka harus ada upaya juga,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
