REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pemerintah mengungkap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menurutnya lebih ketimbang mewujudkan wacana meminta maaf kepada pihak PKI.

"Perlu ada upaya untuk meluruskan perspektif siapa sesungguhnya yang menjadi korban," ujar Dahnil ketika dihubungi republika.co.id, Rabu (30/9).

Dahnil menilai jika Presiden meminta maaf kepada PKI cenderung akan menimbulkan pertentangan. Isu PKI, kata Dahnil, bukan hanya tentang pembunuhan pada pahlawan revolusi, tapi juga berkaitan dengan pembangkangan pada pancasila.

"Pemerintah bukan perlu meminta maaf kepada PKI tapi hendaknya membentuk semacam tim untuk menyelidiki kejahatan HAM masa lalu," ujarnya.

Pemerintah pun diminta membongkar kejahatan HAM secara menyeluruh. Menurut Dahnil, pemerintah tidak hanya perlu menyelidiki kasus pembunuhan tokoh-tokoh PKI, tapi juga pembunuhan ulama dan tokoh-tokoh Islam pada 1940-an termasuk juga penahanan dan pembunuhan pada kader-kader Masyumi.

"Perlu diingat, harus dibongkar seluruhnya dan jangan parsial. Harus obyektif dan adil karena ini membicarakan HAM," ujar Dahnil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika