REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada agenda meminta maaf yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada keluarga PKI. Ia menilai pemerintah tak perlu meminta maaf atas peristiwa PKI yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut.

"Barusan saya bicara dengan Presiden, kita tidak ada pikiran sampai minta maaf mengenai masalah PKI," tegasnya  di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9).

Isu beredar yang menyebut pemerintah akan meminta maaf, menurut dia, menimbulkan kesan bahwa negara telah disusupi PKI. Luhut memastikan hal tersebut tak benar. Kendati tak ada permintaan maaf, dia menyatakan bahwa pemerintah memang memiliki agenda rekonsiliasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih mencari format rekonsiliasi yang paling tepat sesuai dengan budaya Indonesia.

"Kita mencari format yang paling bagus. Kalau mau diproses hukum orangnya sudah banyak yang meninggal, mau diapakan lagi. Jadi kita hanya melihat masa depan dari anak cucunya, jangan sampai dihukum lagi terhadap peristiwa lalu," jelas mantan kepala staf kepresidenan tersebut.

Dalam mencari format rekonsiliasi, Luhut menyatakan pihaknya akan mengajak sejumlah LSM pembela HAM untuk berdiskusi bersama. Dia menilai, rekonsiliasi penting karena Indonesia tak boleh menjadi bangsa pendendam. Masih banyak isu penting yang harus diurusi untuk membuat negara menjadi lebih baik.

"Kita harus menjadi bangsa yang berani melihat ke depan, dan itu kita akan lakukan," ucapnya.

Luhut mengungkapkan, ada rencana untuk mengungkap pelanggaran HAM apa saja yang terjadi pada masa lalu. Kendati begitu, dia menyebut bahwa data-data valid mengenai pelanggaran HAM itu tak banyak ditemukan.

"Kita akan lihat sampai mana kita akan bisa mengungkap. Karena datanya saya katakan banyak yang tidak ada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika