REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekitar 40 persen dari total 7.000 buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Kabupaten Bandung, telah dirumahkan. Ini terjadi akibat kondisi perekonomian global dan nasional yang kian memburuk.
Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Kabupaten Bandung, Mulyana Ariawinata, menuturkan sebanyak 3.000 buruh yang sudah dirumahkan itu terjadi karena kalangan pengusaha di Kabupaten Bandung tidak kuat untuk menanggung beban produksi yang harganya kian melonjak.
"Mereka (Pengusaha) sudah terbebani dengan ongkos produksi yang tinggi. Dan kalau misalnya di Pilkada nanti terjadi kisruh, efek nefatifnya juga bisa terjadi terhadap dunia usaha," tutur dia, Rabu (30/9).
Seperti diketahui, Desember mendatang, Kabupaten Bandung akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dan bagi kalangan buruh, potensi kekisruhan di pilkada tersebut cukup besar. Mengingat, ada kultur fanatisme dalam dukung-mendukung terhadap pasangan calon.
Menurut dia, saat ini, daya beli masyarakat pun makin melemah. Ini membuat pelaku usaha kesulitan melakukan perhitungan angka produksinya. Jalan yang paling mudah, yakni dengan mengurangi jumlah produksi dan merumahkan pekerja.
"Sulit sekarang untuk melanjutkan produksi. Buruh bisa jadi lama-lama akan di-PHK massal, karena kan sekarang aja banyak yang dikurangi produksinya, shift-nya, jam kerjanya," kata dia.
Ia menjelaskan, industri yang sudah banyak merumahkan pekerjanya, yakni di Majalaya, Palasari, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Mulyana pun meminta agar pemerintah segera mengantisipasi kondisi ini agar tidak terus bergulir. "Ya paling enggak dibuat semacam pelatihan untuk wisarausaha, biar nanti para buruh juga bisa bisnis," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika