REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan redaksional yang lugas dalam menyusun rencana program dan anggaran tahun 2016.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2016 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Senin (28/9).
"Bu Menteri sudah menerbitkan edaran, tidak diizinkan lagi pakai kata-kata bersayap. Semua harus jelas dan terukur," kata Sjarief.
Ia menyampaikan, Menteri Susi yang berhalangan hadir menginstruksikan seluruh elemen KKP menghindari penggunaan kata-kata klise yang sukar diukur seperti meningkatkan, menyempurnakan, memperbaiki, dan mengembangkan dalam output dokumen rencana kerja dan anggaran.
Lebih baik, kata ia, dokumen rencana program dan anggaran itu memuat kata-kata konkret seperti membeli, melatih, mendidik, serta harus mencantumkan rincian kegiatan.
Begitu pula kriteria penerima bantuan dan pemilihan lokasi bantuan, disyaratkan jelas dan terukur. Ia melanjutkan, perlu diperhatikan juga apakah bantuan yang akan diberikan sesuai dengan pihak yang disasar.
"Bantuan bisa apa saja: kapal ikan, alat tangkap, keramba, jaring apung, sarana prasarana petani garam, logistik, tapi harus sesuai dan bisa dimanfaatkan," tuturnya.
Selanjutnya, KKP akan mengunggah program kerja yang telah disahkan di laman resmi KKP. Dengan demikian, publik diharapkan bisa mengontrol dan memberi masukan.
Tahun 2016, KKP mendapat kucuran dana sebesar 15,8 triliun, meningkat 50 persen dibandingkan tahun lalu. Sebanyak 67 persen dari nominal itu ditargetkan mengalir langsung untuk publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika