Kamis 24 Sep 2015 22:40 WIB

Demokrat Minta Pemerintah Kuatkan Sektor Riil

Rep: c14/ Red: Angga Indrawan
   Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan (kanan) memberikan keterangan kepada media saat konferensi pers Partai Demokrat Bersama Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) yang diadakan di Jakarta, Ahad (6/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan (kanan) memberikan keterangan kepada media saat konferensi pers Partai Demokrat Bersama Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) yang diadakan di Jakarta, Ahad (6/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, CIKEAS -- Kondisi perekonomian Indonesia sudah memasuki kondisi mengkhawatirkan. Hal ini tecermin dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh Rp 14.600.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai pemerintah perlu menyadari situasi terkini yang tak cukup diistilahkan sebagai perlambatan, melainkan krisis ekonomi.

"Kita menggarisbawahi statement Pak Jokowi yang menganggap ini pelambatan. Padahal, menurut Pak Wanandi (dari Tim Ahli Wakil Presiden) ini sudah krisis. Dan hampir semua elite juga mempersoalkan ini menjadi situasi krisis," kata Hinca Pandjaitan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 

Menurutnya, dualisme suara di internal pemerintah hanya akan membingungkan kalangan pasar. Bagaimanapun, lanjut Hinca, partainya mengapresiasi paket kebijakan ekonomi September I yang telah diluncurkan Presiden Jokowi. Namun, policy tersebut tak cukup berdampak lantaran masih lemahnya rupiah hingga kini.

Hinca menyebut, seyogianya Presiden Jokowi mendengarkan saran dari pihak-pihak lain, termasuk mantan presiden SBY. Kebijakan ekonomi Ketua Umum Partai Demokrat itu, tegas Hinca, setidaknya terbukti cukup ampuh untuk mengatasi krisis ekonomi global pada 2008 lalu. Dia menambahkan, apalagi dalam periode kepemimpinannya, Indonesia di bawah SBY sempat didera bencana hebat, seperti tsunami Aceh.

"Karena waktu itu (ketika SBY menjadi Presiden), Partai Demokrat berpengalaman di hal seperti itu (krisis ekonomi), meskipun modusnya berbeda tapi substansinya sama," kata dia.

Misalnya, lanjut dia, Partai Demokrat menyarankan agar Presiden Jokowi mengikuti strategi SBY pada saat itu, yakni lebih menguatkan sektor ekonomi riil. Misalnya, dengan memberi porsi dana yang lebih besar lagi bagi kredit usaha rakyat (KUR). 

Di saat yang sama, pemerintah disarankan menekan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang dampaknya baru terasa dalam jangka menengah dan panjang. Dalam situasi krisis, kata dia, rakyat butuh solusi segera.

"Bukalah ruang dialog yang cukup karena ini menjadi urusan kita semua," pungkasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement