Selasa 22 Sep 2015 23:34 WIB

Pemerintah akan Kembangkan Kereta Ringan di Tujuh Kota Besar

 Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau proyek pembangunan LRT, saat peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap I di Jakarta, Rabu (9/9). (Republika/Agung Supriyanto)
Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau proyek pembangunan LRT, saat peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap I di Jakarta, Rabu (9/9). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengembangkan light rail transit atau kereta ringan di tujuh kota besar di Tanah Air. Hal itu untuk mengatasi masalah transportasi massal di kota-kota tersebut.

"LRT itu meliputi tujuh kota besar yang sedang kita pelajari kelayakannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Selasa (22/9).

Ia menyebutkan selain Jakarta dan sekitarnya, rencananya LRT akan dikembangkan di kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Palembang dan kota lainnya. Pramono Anung menyebutkan pengembangan LRT itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa (22/9).

"Hari ini kita mengadakan rapat terbatas yang secara khusus membahas sistem transportasi secara nasional baik satu kota dengan kota lain maupun antarkota karena memang Presiden dan Wapres konsern agar persoalan transportasi bisa segera diatasi," katanya.

Pramono mengatakan LRT dikembangkan di daerah selain Jakarta dan sekitarnya karena persoalan transportasi sudah sangat serius dihadapi masyarakat. "Maka nanti pada saatnya akan ada secara resmi pengumuman dari pemerintah mengenai hal tersebut," katanya.

Pramono menyebutkan rapat terbatas juga membahas pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta dan rencana pembangunan sarana kereta api Jakarta-Bandung. "Kalau memang akan segera diputuskan yang terkait dengan kereta api Jakarta-Bandung maka ada tiga poin utama yang jadi arahan Presiden," katanya.

Ia menyebutkan tiga poin tersebut yaitu pembangunan proyek itu harus business to business atau perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN atau lainnya. "Kedua, sama sekali tidak menggunakan dana APBN dan ketiga tidak ada jaminan dari negara," katanya.

Terkait rencana proyek KA Jakarta-Bandung, menurut Pramono, pemerintah akan segera mengambil keputusan karena sudah ada Perpres Tim Penilai yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Makanya nanti Menko Perekonomian yang diminta Prresiden untuk menyampaikan hal itu," katanya.

Ia menyebutkan kecepatan KA Jakarta-Bandung tidak akan mencapai 300 km per jam jaraknya hanya 150 km dan ada sejumlah tempat pemberhentian. "Karena itu speednya kemungkinan 250 km per jam. Penurunan kecepatan juga akan mengurangi biaya investasi," ucapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement