REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik kembali dihebohkan dengan terpidana kasus penggelapan pajak Gayus HP Tambunan. Belum lama ini, beredar foto seorang pria, yang diduga sebagai Gayus, sedang bersantai di sebuah rumah makan.
Belakangan, pihak Kemenkumham mengonfirmasi, Gayus memang telah diberikan izin keluar sementara dari lapas pada 9 September lalu untuk menghadiri sidang gugatan cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Gayus hingga kini menjalani hukuman kurungan selama 30 tahun di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, pengawasan terhadap Gayus tidak mencerminkan efek jera.
Meskipun belum bisa dipastikan apakah pria dalam foto tersebut benar-benar Gayus, lanjut Yustinus, fungsi pengawasan di Ditjen Pemasyarakatan dinilai masih lemah. Hal itu lantas semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik sebagai pembayar pajak.
"Karena memang bukan rahasia lagi kalau selama ini kongkalikong untuk 'mengeluarkan' narapidana dan diganti dengan orang lain, kan itu terjadi," ucap Yustinus Prastowo saat dihubungi, Senin (21/9).
Dia menuturkan, mafia pajak memang tak lepas dari kontroversi, bahkan sesudah dijatuhi vonis pengadilan. Atensi publik tetap kuat, khususnya berkaitan dengan jumlah harta yang besar hasil dari penggelapan pajak.
Terkait Gayus HP Tambunan, mantan PNS golongan III-A ini sudah terlanjur menjadi ikon lemahnya pengawasan di sektor perpajakan. Kejadian Gayus yang menyamar agar bisa menonton tenis pada 2010 lalu, bagi Yustinus, terus membayang-bayangi citra pemerintah sebagai penarik pajak.
Di satu sisi, pemerintah bisa saja berkampanye untuk menggenjot penerimaan fiskal. Namun, tegas Yustinus, di sisi lain hukum yang tak adil hanya akan meningkatkan skeptisme publik. "Yang jadi persoalan sekarang, jangan sampai fenomena ini (Gayus) menjadi bola salju yang justru akan membuka kembali ingatan publik akan peristiwa itu," tegas Yustinus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
