REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan pihaknya menunda pembelian alat utama sistem senjata pada tahun 2016, lalu mengalokasikannya untuk perbaikan infrastruktur di Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

"Pembelian pesawat belum menjadi prioritas, bukan tidak jadi, melainkan ditunda. Namun, yang penting saat ini menghadapi situasi yang memanas di Laut Cina Selatan," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Ia mengatakan bahwa negara-negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, saat ini sedang memperebutkan wilayah di LTS. Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Namun, ketika kondisi memanas di wilayah tersebut, Indonesia tidak boleh hanya diam.

"Indonesia tidak ada masalah dengan AS dan Cina. Kita punya alutsista, seperti kapal dan pesawat. Namun, yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna)," ujarnya.

Ryamizad menilai landasan di Pulau Natuna saat ini tidak bisa untuk pesawat tempur, tetapi hanya bisa untuk pesawat angkut.

Selain itu, menurut dia, kondisi pelabuhan di wilayah tersebut untuk sandar kapal perang juga memprihatinkan karena terbuat dari kayu yang sudah lapuk sehingga riskan digunakan bersandarnya kapal perang. "Pesawat tempur bisa mengisap krikil (apabila landasan rusak) dan menyebabkan mesin pecah," kata mantan KSAD tersebut.

Lampu-lampu dan radar yang ada di landasan tersebut, kata dia, akan diperbaharui. Selain itu, menurut dia, drone juga akan diperbaiki sehingga para prajurit bisa menjangkau dengan jarak 50 sampai 60 kilometer.

"Di wilayah yang netral adalah Indonesia dan Thailand. Namun, ada negara yang berpihak kepada AS dan Tiongkok. Kalau sudah ada blok seperti itu, bisa saja terjadi perang. Maka, Indonesia harus mendamaikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika