REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Di tengah kebijakakan pemberhentian rekrutmen pegawai, tenaga kontrak, dan honorer, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kekurangan personil. Hal ini tentunya berdampak pada pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Hingga saat ini ada empat instansi yang mengakui hal tersebut. Antaralain, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar), Perpustakaan Daerah (Perpusda), serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Kepala UPT P2TP2A Sleman, Is Cahyawati mengatakan, lembaganya kekurangan tenaga konselor dan rohaniwan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi. "Kami tidak mempunyai konselor hukum dan rohaniwan sendiri. Padahal dua tenaga teknis ini berperan dalam membantu korban memecahkan masalahnya," tutur Is, Kamis (18/9).

Selain itu, Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Perpustakaan Perpusda Sleman Yustam Sudrajat mengatakan, instansinya terkendala jumlah armada dan personil yang terbatas untuk melayani permohonan kunjungan perpustakaan keliling. "Kami hanya punya 26 personil dan empat mobil keliling. Padahal masing-masing kecamatan mengajukan permohonan kunjungan Perpustakaan Keliling. Ada juga yang mengajukan lebih dari dua kali dalam seminggu," katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Julisetiyono pun menuturkan hal serupa. Menurutnya UPT Damkar kekurangan personil, karena saat ini jumlah petugas hanya 32 orang. Padahal idealnya harus ada 100 orang. "Rencananya tahun ini kami akan membuat development enginering design (DED) untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana dan personil Damkar yang masih kurang," kata Juli.

Sementara itu, Kepala Disdikpora, Arif Haryono menuturkan, Sleman masih kekurangan tenaga pengajar. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada kualitas mengajar siswa. "Fenomena kekurangan guru ini ada di mana-mana. Guru kelas kurang, guru agama juga. Kami sendiri sudah mengajukan formasi guru ke BKD," tuturnya.

Hal ini pun dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo. Menurutnya kekurangan tenaga pendidik berkisar antara 400 sampai 500-an guru. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, ditambah dengan banyaknya guru yang pensiun setiap tahun.

SK Pensiun PNS Agustus hingga Desember saja ada 129 PNS. Sebanyak 123 pensiunan tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), yang rata-rata berstatus guru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika