REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami defisit pegawai setelah terkena moratorium hampir tiga tahun. Kekurangan pegawai di Sleman mencapai 1.250 orang.
Kekurangan pegawai tersebut untuk mengisi jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo Hadisuwarno mengatakan, jabatan umum yang membutuhkan tambahan pegawai diantaranya untuk staf kecamatan dan kabupaten.
Sementara, jabatan tertentu yang masih kekurangan pegawai adalah guru SD. "Kami sudah tiga tahun tidak mendapat formasi baru pegawai," ujarnya akhir pekan ini.
Selain staf kecamatan, Kabupaten Sleman kekurangan penyuluh baik untuk program keluarga berencana maupun penyuluh pertanian. Kekurangan pegawai di kecamatan dinilai Iswoyo mengganggu kinerja pegawai. "Kecamatan itu ujung tombak layanan masyarakat tapi kekurangan pegawai," ungkapnya.
Kekurangan pegawai tersebut terus terjadi seiring dengan banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun. Setiap tahun hampir 450 PNS di Kabupaten Sleman pensiun. "Kondisi pegawai di Sleman sudah minus growth (pertumbuhan minus)," ungkapnya.
Jumlah pegawai di Sleman saat ini tersisa sekitar 12 ribu pegawai. Iswoyo mengaku, pihaknya sudah berkonsultasi berkali-kali untuk meminta formasi pegawai ke pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat tidak memberikan tambahan pegawai dengan alasan belanja pegawai di APBD Sleman lebih dari 50 persen.
Iswoyo mengatakan, pemkab Sleman telah mengusulkan agar aturan moratorium memisahkan antara belanja pegawai untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Belanja pegawai 50 persen itu dipilih anggaran mana yang dibutuhkan karena kebijakan pusat dan daerah, misalnya sertifikasi, pengangkatan guru honorer, dan kenaikan gaji," ujarnya.
Jika anggaran APBD dipisahkan, Iswoyo mengaku anggaran belanja pegawai di Sleman kurang dari 50 persen. Meski demikian, BKD telah diminta untuk mengajukan formasi pegawai baru di awal 2014 mendatang. "Akhir tahun depan akan ditentukan dapat tambahan pegawai baru atau tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika