REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membantah ada usulan kenaikan gaji untuk presiden. Menurutnya, saat kondisi perekonomian nasional tengah terpuruk seperti saat ini, pemerintah seharusnya fokus bekerja.
"Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita mengurus hal-hal yang terkait tunjangan dan gaji," ujarnya di Istana Merdeka, Kamis (17/9).
Usulan soal kenaikan gaji presiden dari yang saat ini Rp 62 juta per bulan menjadi Rp 200 juta per bulan pertama kali dicetuskan oleh politikus PDIP Tagore Abubakar. Namun, Jokowi sendiri mengaku tak tahu menahu soal hal itu.
"Ditanyakan ke sana. Tapi yang jelas ekonomi sedang melambat kayak begini kok," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Presiden juga enggan menanggapi adanya wacana kenaikan tunjangan anggota DPR. Dia mengaku belum tahu apakah rencana kenaikan tunjangan tersebut sudah disetujui atau belum. "Tanyakan ke Menkeu. Saya tidak tahu," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Tagore Abubakar menilai, sudah seharusnya gaji presiden dinaikkan lantaran beban tugasnya.
Tagore menganggap, gaji presiden yang masih Rp 62 juta per bulan masih tak sebanding dengan gaji, misalnya, dirut BUMN yang mencapai Rp 200-500 juta per bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
