REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta presiden Joko Widodo jangan melakukan pencitraan dalam situasi ekonomi yang sedang terpuruk. Presiden seharusnya memimpin pembantu-pembantunya dalam mengurus negara, bukan saling ribut di depan publik.
Sekarang ini, rupiah terus merosot hingga mencapai Rp 14.500, angka kemiskinan meningkat menjadi 11.22 persen, atau rakyat miskin bertambah sebanyak 860 ribu jiwa dalam enam bulan. Fadli Zon menilai, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, diperlukan suatu iklim yang kondisif, terutama politik.
Selain itu, perlu tim yang kuat di bidang ekonomi, yang hingga saat ini belum terlihat karena terbukti menteri bidang perekonomian diresuffle. Koordinasi diantara menteri Jokowi-Jusuf Kalla pun belum terjalin.
"Malah saling beda pendapat di depan publik. Yang dibutuhkan di saat seperti sekarang adalah leadership atau kepemimpinan, bukan blusukan, pencintraan,'' kata Fadli kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
Karena itu, lanjut dia, pernyataan presiden adalah kebijakan. Presiden beberapa waktu lalu mengatakan ekonomi Indonesia akan meroket pada bulan September. Namun faktanya, terjadi depresiasi rupiah, kemiskinan meningkat, pertumbuhan ekonomi belum menjanjikan, serta PHK dimana-mana.
''Artinya, omongan presiden tidak bisa dipegang dan menambah masalah. Tidak terjadi apa yang direncanakan dan diharapkan,'' ujar dia.
Politisi Partai Gerindra menyarankan, hal utama yang harus segera diatasi adalah depresiasi rupiah. Sebab, ia mengakui pelemahan rupiah sangat membahayakan.
Dengan rupiah melemah, daya beli masyarakat melemah, kemampuan variasi belanja menjadi lebih kecil. Hal ini terbukti dimana industri tidak menghasilkan produk, termasuk industri makanan yang sudah merosot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika