REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uji Kepatutan dan Kelayakan 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dijadwalkan digelar oleh Komisi I DPR RI dari tanggal 14 sampai 17 September 2015. Uji dan wawancara tersebut diperlukan untuk menggali kemampuan para calon duta bangsa dalam mewakili kepentingan Indonesia di dunia internasional.
Anggota Komisi I FPKS, Sukamta mengatakan, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh itu bukan jabatan yang mudah.
"Untuk menjadi perwakilan bangsa di mata dunia diperlukan banyak kecakapan dan keahlian dalam beberapa bidang seperti ilmu hubungan internasional dan marketing," katanya, Rabu (16/9).
Apa jadinya jika jabatan tersebut dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten atau bukan ahli di bidangnya. Apalagi Presiden Joko Widodo menginginkan agar para Duta Besar LBBP bisa menjadi 'sales' Indonesia yang bisa memasarkan Indonesia sebagai bangsa, termasuk budayanya dan nilai-nilai luhurnya.
"Hal ini juga bisa berefek ke ekspor produk-produk Indonesia sehingga menciptakan surplus neraca perdagangan dan mendukung usaha-usaha kecil Indonesia supaya bisa menembus pasar internasional. Artinya, keahlian yang harus dimiliki bertambah, seperti keahlian marketing," ujar Sukamta.
Namun, kata dia, kenyataannya pernyataan Presiden berbanding terbalik dengan situasi sekarang. Terdapat 12 dari 33 calon Duta Besar LBBP berasal dari jalur selain Kementerian Luar Negeri (non-diplomat karier).
"Ini yang menjadi perhatian saya dan teman-teman di Komisi I. Sah-sah saja jika Presiden menunjuk duta besar non-diplomat karier, tapi alangkah baiknya jika Presiden tetap mempertimbangkan kualitas dari para calon duta besar yang beliau inginkan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika