REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana menetapkan status kekeringannya menjadi tanggap darurat. Rencana tersebut akan dilakukan karena meluasnya dampak kekeringan di Bandung Barat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sulaeman Sunjaya menuturkan, rencana penetapan status tanggap darurat terhadap kekeringan itu akan disampaikan segera kepada bupati. "Kekeringan di sini (Bandung Barat) memang sudah meluas," kata dia, Selasa (15/9).
Ia menerangkan, kekeringan di Bandung Barat terjadi di seluruh bagian, baik itu wilayah utara, selatan, dan tengah. Di wilayah dataran tinggi pun, lanjut dia, seperti Cisarua, Lembang dan Parongpong juga mengalami kekeringan. Sebagian warga di sana mulai merasakan sulitnya memperoleh pasokan air.
Berdasarkan catatannya, dari Agustus hingga September, sudah terdapat sembilan kecamatan, 22 desa, 86 rw, yang terkena krisis air bersih. Total warga yang mengalami krisis air ini yaitu mencapai 36 ribu jiwa.
Ia menjelaskan, di antara daerah yang krisis air, yakni di kecamatan Cipatat, desa yang krisis air yakni Desa Gunungmasigit, Rajamandala, Mandalawangi dan Cipatat. Di kecamatan Saguling, khususnya Desa Cipageran, pun mengalami kondisi yang sama. Di Kecamatan Cipongkor, desa yang krisis yaitu Baranangsiang dan Cintaasih.
Menurut dia, kondisi musim kemarau ini bakal terus melanda hingga Desember mendatang. Bahkan, mengutip data dari BMKG, musim kemarau tahun ini lebih parah ketimbang musim kemarau yang sempat terjadi pada 1997 lalu.
Pihaknya pun mengaku telah mengadakan rapat koordinasi bersama SKPD terkait, seperti BPBD dan beberapa camat, untuk membahas antisipasi yang akan dilakukan. Salah satu antisipasi yang selanjutnya akan dilakukan, yakni dengan menetapkan status tanggap darurat terhadap kekeringan.
Selain itu, antisipasi yang telah dilakukan, yakni dengan pendistribusian air bersih oleh PDAM Tirtaraharja dan PT Perdana Multiguna Sarana. Kata dia, distribusi ini telah dimulai sejak 24 Agustus lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
