REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan negosiasi terkait pembebasan dua WNI yang disandera di Papua Nugini (PNG) masih tertunda.
Hal itu lantaran ada beberapa tuntutan dari pelaku yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Menurut Luhut, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, negosiasi antara tentara PNG (PNG Army) dengan para pelaku penyanderaan masih mengalami penundaan.
''Beritanya, negosiasi masih tertunda antara tentara PNG dengan yang menyandera. Berita terakhir kira-kira tiga jam lalu. Kami tunggu langkah-langkah berikutnya,'' ujarnya usai memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Luhut melanjutkan, ada beberapa tuntutan dari pelaku penyanderaan yang tidak bisa dipenuhi begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Ia menegaskan pemerintah RI tidak akan berkompromi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
''Ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi pemerintah RI, kami tidak pernah mau kompromi dengan masalah-masalah penyanderaan,'' katanya.
Sebelumnya, kelompok bersenjata yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan penculikan terhadap dua WNI di sekitar perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada akhir pekan lalu.
Penculikan itu terjadi saat dua WNI itu, yang diketahui bernama Sudirman dan Badar, tengah melakukan penebangan pohon di sekitar wilayah Skofro, Distrik Keerom, Papua. Para pelaku pun akhirnya membawa dua WNI itu ke wilayah PNG, tepatnya di Skouwtiau, Vanimo, Papua Nugini.
Dalam tuntutannya, para pelaku, yang disebut dipimpin oleh Jeffrey Pagawak itu sempat meminta penukaran sandera tersebut dengan dua orang rekannya yang saat ini ditahan di Polres Keerom, Papua, lantaran tersangkut masalah narkoba.
Selain itu, menanggapi penyanderaan ini, OPM lewat juru bicaranya sempat menginginkan adanya forum perundingan antara OPM dengan pemerintah Indonesia untuk membicarakan solusi di Papua.
Saat ini, pihak tentara PNG dan Bupati Vanimo terus berusaha melakukan negosiasi dengan kelompok penyandera tersebut. Selain itu, Atase Pertahanan RI di Papua Nugini, tepatnya di Vanimo, juga terus melakukan koordinasi terkait upaya negosiasi dan pelepasan sandera tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika